Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Izin Perkebunan dan Pertanian




Definisi, jenis, tipe, dan keharusan pendaftaran mengenai perkebunan yang dimaksud dapat dilihat secara mendetil di Pasal 1 hingga Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Beberapa poin penting dari pasal-pasal 1 hingga 14 adalah sebagai berikut:

  • Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati atau Walikota.
  • Perkebunan yang luas lahannya lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar harus memiliki izin.
  • Perkebunan yang luas lahannya lebih dari 25 hektar harus membangun kebun masyarakat yang luasnya 20% dari total lahan.


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007.


Tipe Izin Perkebunan

IUP (Izin Usaha Perkebunan)

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).*

IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya)

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).*

IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan)

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah  sama atau melebihi kapasitas paling  rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).*

Pasal yang dimaksud, dapat dilihat pada tautan dibawah ini

http://ditjenbun.deptan.go.id/images/stories/testing/permentan%20pedoman%20perizinan%20usaha.pdf


Proses Perizinan

Sebelum melangsungkan proses perizinan, anda harus menentukan tipe izin mana yang harus anda dapatkan. Mohon akses halaman 'Tipe Izin Perkebunan' untuk informasi lebih lanjut.

Proses Perizinan IUP (Izin Usaha Perkebunan)

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;?c. Surat keterangan domisili;
  3. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provins dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
  5. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  7. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
  8. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
  9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
  11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  12. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
  13. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 dan
  14. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Proses Perizinan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya)

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
  6. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  8. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
  9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPl) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; .
  12. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
  13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Proses Perizinan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan)

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.'000;
  7. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota; i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
  8. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  9. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
  10. (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.


-


-


-


DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN - KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No.3, Gedung C Kanpus Deptan, Pasar Minggu-Jakarta 12550 TELEPON (021) 7815380-4,
FAKSIMILI (021)7815486-7815586, Administrator web : ditjenbun@deptan.go.id

Informasi lain tentang perizinan usaha perkebunan dapat dilihat pada tautan dibawah ini

http://ditjenbun.deptan.go.id/images/stories/testing/permentan%20pedoman%20perizinan%20usaha.pdf


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus