Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Pendirian Yayasan




-


Ada 3 undang-undang yang mengatur tentang pendirian yayasan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001; Dapat diunduh pada tautan dibawah ini

http://www.fk.unair.ac.id/pdfiles/UU%2016%20Tahun%202001%20ttg%20Yayasan.pdf

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001; Dapat diunduh pada tautan dibawah ini

http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/IndonesianFoundationamends.pdf

Peraturan Perintah no. 63 Tahun 2008; Dapat diunduh pada tautan dibawah ini

http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_63_2008.pdf


-


Proses Pendirian

Untuk detil-detil proses pendirian, mohon merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dicantumkan di bagian 'Deskripsi'.

Berikut adalah hal-hal umum yang harus dilakukan untuk dapat mendirikan yayasan:

  1. Perumusan Nama Yayasan?? Siapkanlah tiga nama yayasan. Satu utama, dan dua cadangan, jika diperlukan.Departemen Hukum dan HAM akan menentukan nama yayasan yang disetujui. Proses konfirmasi nama yayasan membutuhkan kira-kira dua (2) minggu. ?
  2. Penentuan Bidang Fokus Yayasan??
  3. Persiapan Administrasi I : Hal ini termasuk pemberian fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan struktur organisasi (identitas pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan).
  4. Persiapan Anggaran Dasar??
  5. Persiapan Administrasi II : Persiapan administrasi tahap kedua mengikutsertakan peranan notaris. Dokumen-dokumen dibawah harus diserahkan kepada notaris:
  • Nama Yayasan
  • Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas
  • NPWP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas
  1. Pengajuan Pendirian Yayasan Oleh Notaris. Setelah tahap 5, notaris akan mengajukan pendirian yayasan kepada Departemen Hukum dan HAM. Dalam dua minggu, Departemen Hukum dan HAM akan menentukan hasil pengajuan. Pengajuan yang diterima akan disahkan dihadapan notaris. 
  2. Penandatanganan Pendiri, pembina, ketua, sekretaris, dan pengawas yayasan menandatangani persetujuan pendirian dihadapan notaris.
  3. Pengajuan Anggaran Dasar Oleh Notaris. Notaris mengajukan Anggaran Dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.


-


-


-


Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham RI,

Gedung Sentra Mulia,

Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 6.

Kuningan Jakarta Selatan D.K.I Jakarta 12940 Indonesia

(021) 5202387

Anda juga dapat melakukan pengaduan tentang perizinan ini pada tautan dibawah ini

http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/kontak/humas-ditjen-ahu


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus