Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Pendirian CV




Seluruh informasi yang terdapat di modul ini merupakan hasil parafrase dan penyalinan langsung dari www.legal4ukm.com/alasan-mendirikan-cv.

Alasan-alasan pendirian CV:

  1. Proses pendirian CV relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mendirikan Perseroan Terbatas (“PT”);
  2. Biaya yang dibutuhkan lebih murah, dimana dalam pendirian CV tidak ada ketentuan minimal modal dasar;
  3. Bebas menggunakan nama untuk CV tanpa persetujuan terlebih dahulu dr Menteri/Instansi terkait;
  4. Anggaran Dasar CV hanya membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Negeri dan tidak memerlukan pengesahan dari Menteri seperti pendirian PT;
  5. Salah satu pendiri dapat hanya menanamkan modalnya saja tanpa harus ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha;
  6. Salah satu pendiri berkeinginan memiliki tanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha;
  7. Pada kebiasaannya CV berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara aman dimata hukum.
  8. Dikarenakan CV didirikan atas usaha keluarga, biasanya pendiri  CV juga merupakan Anggota keluarga atau kerabat terdekat;
  9. Jenis kegiatan usaha tidak mengharuskan berbadan hukum seperti halnya PT;
  10. Dapat membuka rekening perusahaan sekalipun bukan badan hukum;
  11. Permintaan dari Pihak ketiga atau mitra kerja yang menuntut adanya badan usaha. Misalnya, beberapa penyelenggara lelang mewajibkan pesertanya berbadan usaha;
  12. Perubahan anggaran dasar lebih mudah dan tidak perlu dilaporkan atau mendapatkan persetujuan Menteri seperti halnya PT;
  13. Direksi CV dapat lebih cepat mengambil suatu keputusan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) layaknya PT. Sebagai contoh,  dalam hal CV hendak menjaminkan aset untuk pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan/Bank.


-


Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagaimana juga proses pendirian firma, dan pada prakteknya di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Oleh karena terdapatnya kesamaan dalam pendirian tersebut, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut :

  1. Mempersiapkan ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, yang meliputi :
  • Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
  • Penetapan nama CV;
  • Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);
  • Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
  • Saat mulai dan berlakunya CV;
  • Klausula-klausula  penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
  • Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
  • Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
  • Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
  1. Mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD);?Dalam hal ini, CV tersebut didaftarakan pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.
  2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

Berikut ini merupakan ringkasan dari Tahapan  Keseluruhan  Proses Pendirian CV, yaitu:

TAHAP 1     :  Pembuatan Akta Pendirian CV oleh Notaris;
TAHAP 2     :  Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
TAHAP 3     :  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
TAHAP 4     :  Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak;
TAHAP 5     :  Pendaftaran ke Pengadilan Negeri;
TAHAP 6     :  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
TAHAP 7     :  Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Apabila dari pendiri dalam menjalankan usahanya berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang/ tender yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

  1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);
  4. Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN (jika diperlukan); dan
  5. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).


-


-


-


-


Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham RI,

Gedung Sentra Mulia,

Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 6.

Kuningan Jakarta Selatan D.K.I Jakarta 12940 Indonesia

(021) 5202387

Anda juga dapat melakukan pengaduan tentang perizinan ini pada tautan dibawah ini

http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/kontak/humas-ditjen-ahu


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus