Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap




Merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi ijin usaha perikanan, ijin penangkapan ikan, ijin pengangkutan ikan, dan ijin penangkapan serta pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Izin Usaha Perikanan 
adalah izin tertulis  yang  harus  dimiliki  untuk  melakukan  usaha  perikanan  dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Izin Penangkapan Ikan
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP

Izin Kapal Pengangkut Ikan 
adalah izin  tertulis  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan  untuk melakukan  pengangkutan  ikan  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari SIUP


 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013.


Persyaratan Pengajuan

SURAT IJIN USAHA PENANGKAPAN (SIUP)

  1. Rencana  usaha  meliputi  rencana  investasi,  rencana  kapal,  dan rencana operasional;
  2. Fotokopi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  pemilik  kapal  atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  4. Surat keterangan domisili usaha;
  5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  6. Fotokopi  pengesahan  badan  hukum  bagi  perusahaan  perikanan   yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif  300 (tiga ratus) GT keatas;
  7. Surat  pernyataan  bermeterai  cukup  dari  pemilik  kapal  atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  • Kesanggupan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI yang  telah  memiliki  Sertifikat  Kelayakan  Pengolahan  (SKP)  bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  • Kesediaan  mematuhi  dan  melaksanakan  semua  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

 

SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

  1. Fotokopi SIUP;
  2. Fotokopi  grosse  akta  dengan  menunjukkan  aslinya  dan  fotokopi  buku kapal  perikanan,  apabila  grosse  akta  dalam  jaminan  bank,  harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
  3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
  4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
  5. Data kapal dengan format sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012;
  6. Rencana target spesies penangkapan ikan;
  7. Surat  pernyataan  bermeterai  cukup  dari  pemilik  kapal  atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  • Kesanggupan  menerima,  membantu  kelancaran  tugas,  dan menjaga  keselamatan  petugas  pemantau  (observer)  untuk  kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
  • Kesanggupan  untuk  menjaga  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya;
  • Kesanggupan  mengisi  log  book  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
  • Kesanggupan  menggunakan  nakhoda  dan  ABK berkewarganegaraan  Indonesia  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
  • Kesanggupan  memasang  dan  mengaktifkan  transmiter  Sistem Pemantauan  Kapal  Perikanan  (SPKP)  sebelum  kapal  melakukan operasi  penangkapan  ikan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundangundangan;
  • Kesanggupan  merealisasikan pembangunan,  kepemilikan  UPI,  atau kemitraan  dengan  UPI  yang  telah  memiliki  Sertifikat  Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  • Kapal  yang  digunakan  tidak  tercantum  dalam  daftar  kapal  yang melakukan  penangkapan  ikan  secara  tidak  sah,  tidak  dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
  • Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Selain  persyaratan  tersebut, untuk  kapal penangkap  ikan  dalam  satuan  armada  ditambah  persyaratan  berupa daftar  kapal  penangkap  ikan,  jenis  alat  penangkapan  ikan,  kapal pengangkut  ikan,  dan  kapal  pendukung  operasi  penangkapan  berupa kapal lampu.

Dalam  hal  kapal  penangkap  ikan  yang  telah  memiliki  SIPI  dan  tidak memenuhi  kesanggupan  sebagaimana  dimaksud, dikenakan sanksi administrasi berupa  pembekuan SIPI atau  pencabutan SIPI.

 

SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

  1. Fotokopi SIUP;
  2. Fotokopi  grosse  akta  dengan  menunjukkan  aslinya  dan  fotokopi  buku kapal  perikanan,  apabila  grosse  akta  sedang  dalam  jaminan  bank, harus  melampirkan  fotokopi  akta  hipotik  dengan  menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
  4. Data kapal dengan format sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012;
  5. Surat  pernyataan  bermeterai  cukup  dari  pemilik  kapal  atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
  • Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan  petugas  pemantau  di  atas  kapal  pengangkut  ikan (observer);
  • Kesanggupan  menggunakan  1  (satu)  orang  tenaga  kualiti  kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
  • Kesanggupan  untuk  menjaga  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya;
  • Kesanggupan  menggunakan  nakhoda  dan  ABK berkewarganegaraan  Indonesia  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
  • Kesanggupan  memasang  dan  mengaktifkan  transmitter  SPKP sebelum  kapal  melakukan  operasi  pengangkutan  ikan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Kesanggupan merealisasikan  pembangunan, kepemilikan  UPI, atau kemitraan  dengan  UPI  yang  telah  memiliki  Sertifikat  Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  • Kapal  yang  digunakan  tidak  tercantum  dalam  daftar  kapal  yang melakukan  pengangkutan  ikan  secara  tidak  sah,  tidak  dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
  • Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  ditambah  dengan persyaratan khusus, yaitu:

  1. Untuk  kapal  pengangkut  ikan  dari  sentra  kegiatan  nelayan,  berupa daftar  nama  sentra  kegiatan  nelayan  yang  menjadi  tempat  muat  ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
  2. Untuk  kapal  pengangkut  ikan  dengan  pola  kemitraan,  berupa  daftar kapal  penangkap  ikan  berukuran  sampai  dengan  10  (sepuluh)  GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
  3. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:
  • Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;
  • Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
  • Fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan
  • Fotokopi  paspor  dan  buku  pelaut  (seamen  book)  dan  foto  nakhoda ukuran  4  x  6  cm  berwarna  sebanyak  2  (dua)  lembar  dan  daftar anak buah kapal (ABK).

Dalam  hal  kapal  pengangkut  ikan  yang  telah  memiliki  SIKPI  dan  tidak memenuhi  kesanggupan  sebagaimana  dimaksud  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  pembekuan  SIKPI  atau pencabutan SIKPI.

 


ALUR PROSES PENERBITAN SIUP

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN SIPI

OPERASI TUNGGAL & OPERASI GROUP-SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN

 

KAPAL PEMERINTAH, PEMDA & PERGURUAN TINGGI

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN SIKPI

POLA KEMITRAAN, TUJUAN EKSPOR, DARI PANGKALAN KE PELABUHAN MUAT & DARI SENTRA NELAYAN

 

KAPAL PENGANGKUT YANG DIOPERASIKAN PERUSAHAAN BUKAN PERUSAHAAN PERIKANAN


-


-


-


Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur 16 Gd. Minabahari II Lt 8 Telp. 021-3519070 ext 8841
Email: lku_pup@yahoo.com
Email Pengaduan: pengaduanperizinan@kkp.go.id atau perizinanperikanan@kkp.go.id
SMS Pengaduan : 0821-111-80010

 


e-Service

PENGECEKAN POSISI PROSES DOKUMEN SIUP, SIPI DAN SIKPI VIA WEBSITE DAN SIMULASI PERHITUNGAN PUNGUTAN

Link:http://www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/

User dan password: ******* (didapatkan pada saat pengajuan permohonan)

 

 

PENGECEKAN POSISI PROSES DOKUMEN SIUP, SIPI DAN SIKPI VIA SMS

Pelaku usaha dapat melakukan pengecekan dokumen perizinan SIUP, SIPI dan SIKPI melalui Handphone, Smartphone atau Blackberry ke nomor 0812-9590-6896 kapan saja dan dimana saja, sebelumnya pelaku saha harus mengajukan permohonan dokumen ke loket pelayanan dokumen Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan di Jakarta. setalah itu pelaku usaha akan mendapatkan nomor agenda pada TANDA TERIMA pernerimaan dokumen.

Tata cara pengecekan dokumen perizinan SIUP, SIPI dan SIKPI melalui adalah sebagai berikut :

1. Ketik SMS yang isinya CEKDOKUMEN[spasi]NOMOR AGENDA PENDOK

    Contoh : CEKDOKUMEN 07588/2013

2. Kirim ke nomor HP 081295906896

3. Contoh Notifikasi jawaban SMS adalah "POSISI DOKUMEN DENGAN NOMOR AGENDA 07588/2013 ADALAH: PENCETAKAN IZIN".

 

 

PENGECEKAN KEASLIAN DOKUMEN SIUP, SIPI DAN SIKPI

Dalam usaha meminimalisir penyalahgunaan dokumen perizinan SIUP, SIPI dan SIKPI, pengecekan keaslian/keabsahan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI dapat langsung dilakukan sendiri melakui Smartphone yang sudah ter-install aplikasi QR-Scanner Barcode atau Blackberry.

 

 

 


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus