Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Perizinan Akuntan Publik dan Penilai Publik




Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) adalah suatu unit dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang melaksanakan tugas selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai; 2. Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik; 3. Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.


Dasar Hukum Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. Tidak berada dalam pengampuan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Izin Usaha Pasal 18 (1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri. (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan; c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: • alamat Akuntan Publik; • nama dan domisili kantor, dan • maksud dan tujuan pendirian kantor; f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: • nama Rekan; • alamat Rekan; • bentuk usaha; • nama dan domisili usaha; • maksud dan tujuan pendirian kantor; • hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan • penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.


Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik Asing Pasal 7 (1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut. (2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara salnya; d. tidak pernah dipidana; e. tidak berada dalam pengampuan; f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia; g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia; h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil i. penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik; j. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan k. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing. (3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadiAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Perizinan untuk Menjadi Penilai Publik Penilai mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :    1. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; 2. berpendidikan Starta Satu (S1) atau setara; 3. menjadi anggota Asosiasi Profesi; 4. lulus dalam Ujian Sertifikasi penilai (USP) yang diselenggarakan Asosiasi Profesi; 5. memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohoan izin, paling singkat 3 tahun bagi pemohon berijazah S1 dan 1 tahun bagi pemohon berijazah Magister di Bidang Penilaian; 6. pengalaman kerja paling sedikit 600 (enam ratus) jam sebagai Penilai dan diantaranya paling sedikit 200 (dua ratus) jam sebagai ketua Tim; 7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan 9. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak merangkap jabatan. Peraturan Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Akuntan Publik PMK Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik   Persyaratan Permohonan Izin Pembukaan Cabang KAP Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Pasal 20 (1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri. (2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP; c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.   Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan KAPA/OAA Pasal 35 (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA. (2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri. (3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat: a. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis; b. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP; c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan d. kerja sama bersifat berkelanjutan. (4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat: a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain. (5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA. (6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh KAP lain.   Penilai Publik Izin Usaha Untuk mendapatkan izin usaha KJPP, Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. memiliki izin Penilai Publik bagi rekan KJPP yang Penilai Publik; 2. domisili Pemimpin Rekan sama dengan domisili KJPP; 3. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Penilai dengan tingkat pendidikan formal paling rendah berijazah setara Diploma III; 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KJPP; 5. menjadi anggota Asosiasi Profesi; 6. memiliki bukti domisili usaha; 7. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; 8. memiliki sistem pangkalan data Penilaian; dan 9. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak merangkap jabatan. Untuk KJPP berbentuk persekutuan, memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris yang paling sedikit memuat : 1. pihak-pihak yang melakukan persekutuan; 2. alamat para rekan; 3. bentuk badan usaha persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik; 4. nama dan domisili KJPP; 5. hak dan kewajiban para Rekan; 6. Rekan yang berhak mengadakan perikatan, untuk dan atas nama KJPP, dengan pihak ketiga berkaitan dengan jasa yang diberikan; 7. penunjukan salah satu Rekan yang menjadi Pemimpin Rekan atas persetujuan seluruh Rekan pada KJPP; dan 8. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan.


-


-


-


-


Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai?Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?Gedung Juanda II Lantai 19-20 Jl. Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 21?Telp. (021) 384.3237 atau (021) 344.9230 ext 6879?Fax. (021) 350.8573?email : ppajp@depkeu.go.id?www.ppajp.kemenkeu.go.id


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus