Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Pelayanan PRONA




Modul ini berisi informasi mengenai layanan publik yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional, khususnya mengenai Pelayanan PRONA.


-


KRITERIA SUBYEK PRONA Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap:?a. pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;?b. veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;?c. istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah;?d. pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun;?e. janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah. Peserta PRONA berkewajiban untuk: 1. Menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.?2. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).?3. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.?4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. KRITERIA LOKASI Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahanan yang tersedia. 1. Kondisi Wilayah:?Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-Wilayah sebagai berikut: • desa miskin/tertinggal; • daerah pertanian subur atau berkembang; • daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota; • daerah pengembangan ekonomi rakyat; • daerah lokasi bencana alam; • daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan; • daerah diluar sekeliling transmigrasi; • daerah penyangga daerah Taman Nasional; • daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam. 2. Infrastruktur Pertanahan?Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan PRONA, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain: • Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; • Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T); • Peta Penatagunaan Tanah; • Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis); • Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran; • Teknologi Informasi dan Komunikasi; • Mobil dan peralatan Larasita; dan • Infrastruktur lainnya. KRITERIA OBYEK PRONA 1. Tanah sudah dikuasai secara fisik?2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)?3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi?4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa?5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP?6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA. LUAS DAN JUMLAH TANAH OBYEK PRONA 1. Tanah Negara: • Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan • Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar). 2. Penegasan konversi/pengakuan hak : • Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan • Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar). 3. Jumlah bidang tanah:?Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua)bidang tanah


TAHAPAN PELAKSANAAN PRONA 1. Penyerahan DIPA?2. Penetapan Lokasi?3. Penyuluhan?4. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak, Penetapan Peserta)?5. Pengukuran dan Pemetaan?6. Pemeriksaan Tanah?7. Pengumuman?8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Penetapan Hak)?9. Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak?10. Penyerahan Sertipikat


-


-


-


Gedung Badan Pertanahan Nasional?Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110?Kotak Pos Nomor 1403/Jks. Jakarta 12014?Telepon 021-7393939?Email: humas@bpn.go.id?Lokasi: https://maps.google.com/maps?q=-6.237965,106.798878&ll=-6.238002,106.798911&spn=0.027772,0.038581&num=1&t=m&z=15 ?SMS INFORMASI PERTANAHAN 2409 (http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/SMS-Informasi-Pertanahan-2409)?PENGADUAN http://www.bpn.go.id/Layanan/Pengaduan


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus