Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Surat Tanah - Pemberian Hak Milik Perorangan/Badan Hukum




Modul ini berisi informasi mengenai pemohonan pemberian hak milik tanah untuk perseorangan dan/atau badan hukum. 


-


Hak Milik Perseorangan

Persyaratan

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
  5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
  6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
  7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Keterangan

Formulir permohonan memuat:

  1. Identitas diri
  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa
  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

  1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK
  2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya.

Hak Milik Badan Hukum

Persyaratan

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
  6. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
  7. Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
  8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Keterangan

Formulir permohonan memuat:

  1. Identitas diri
  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa
  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

  1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK
  2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya


Proses Pemberian Hak Milik Peorangan/Badan Hukum 


Simulasi Biaya Perorangan

Biaya pemberian hak milik perorangan bisa dihitung di kalkulator biaya berikut.

http://www.bpn.go.id/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/PEMBERIAN-HAK/HAK-GUNA-BANGUNAN/HAK-GUNA-BANGUNAN-PERORANGAN.aspx#biaya


Simulasi Biaya Badan Hukum

Biaya pemberian hak milik badan hukum bisa dihitung di kalkulator biaya berikut:

http://www.bpn.go.id/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/PEMBERIAN-HAK/HAK-GUNA-BANGUNAN/HAK-GUNA-BANGUNAN-BADAN-HUKUM.aspx


Waktu Perseorangan

  • 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
    • Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
    • Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2
  • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
    • Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
    • Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
  • 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:
    • Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2

Waktu Badan Hukum

  • 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
    • Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
    • Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2
  • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
    • Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
    • Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
  • 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:
    • Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2


-


Pusat Data dan Informasi Pertanahan

Gedung Badan Pertanahan Nasional Lantai V
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru
Jakarta 12110

Kotak Pos: Nomor 1403/Jks. Jakarta 12014


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus