Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Mendapatkan Izin Perternakan




Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Proses perizinan peternakan diatur oleh tiap pemerintah daerah. Mohon untuk mengunjungi kantor pelayanan dan perizinan daerah anda. Sebagai contoh atau referensi untuk dapat mengetahui gambaran umum proses perizinan, anda dapat mengakses beberapa link berikut ini:

Kabupaten Kuningan:

http://bppt.kuningankab.go.id/portal/deskripsi-surat-izin-usaha-peternakan-ayam-pedaging/

Kabupaten Cianjur:

http://www.cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_3_1.html

Kota Depok:

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_DEPOK_22_2003.pdf

Kota Sukabumi

http://www.sukabumikota.go.id/perizinan/Izin_Operasional_Usaha_Peternakan_dan_Hasil_Ternak.asp


Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

  • Persetujuan Prinsip
  • Izin Usaha
  • Izin Perluasan Usaha Peternakan.

Pengertian dan Definisi

  1. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan  terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan  komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak  potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk  mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak  jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
  2. Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
  3. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
  4. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
  5. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belikan.
  6. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi.
  7. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
  8. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telor, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
  9. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
  10. Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.
  11. Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan.
  12. Izin Perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
  13. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.

Persetujuan Prinsip

  1. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan,serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I.
  3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm- I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II.
  4. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengukuti ketentuan pada nomor ”3” di atas.
  5. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi- II.
  6. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
  7. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.


-


-


Pemberian Izin Usaha

  1. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
  2. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh  Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
  3. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Permohonan Izin Usaha Peternakan

  1. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
  2. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
  3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
  4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada "3" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
  5. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada "3" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam "4" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
  6. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam "5" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
    • Persetujuan Prinsip; dan atau
    • Good Farming Practice; dan atau
    • Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
  7. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ”6” Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
  8. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ”7” tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
  9. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”8”, maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.
  10. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam "8” dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip
  11. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ”10” oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

Izin Perluasan Usaha

  1. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
  2. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
  3. Persetujuan perluasan tersebut pada 1 tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
  4. Dalam hal perluasan tersebut pada 2 disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV .2.

Pencabutan Izin Usaha

Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

  1. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
  2. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  3. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
  4. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
  5. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
  6. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  7. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
  2. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada "1" tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI ;
  3. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
  4. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha menurut Keputusan ini maka izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII.


Pembiayaan

Untuk memperoleh izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemitraan

  1. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
  2. Perusahaan di bidang peternakan meliputi:
    • Perusahaan Pemotongan hewan,babi dan atau ayam;
    • Pabrik pakan;
    • Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Peternakan;
    • Perusahaan pembibitan
  3. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan
  4. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.


-


-


-


Peternakan Rakyat

  1. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak adalah seperti tercantum pada lampiran-1 Keputusan ini.
  2. Peternakan Rakyat tidak diwajibkam memiliki izin usaha peternakan.
  3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menggunakan Formulir IUPi-VIII. Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.
  4. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus