Administrasi Kendaraan Ibadah Int'l Citizen Service Jaminan Sosial Kependudukan Kesehatan Ketenagakerjaan Lain-lain Layanan Lingkungan Pajak & Keuangan Pendidikan Pengaduan Masyarakat Perjalanan Internasional Pertanahan Rumah Tangga Transportasi Usaha Wisata

Izin Pengoperasian Helideck & Heliport




-


Helideck

Dengan dasar hukum berikut

  1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport); dan
  5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VI/2010 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

Persyaratan untuk mendapatkan izin ini adalah

Pemilik atau pengelola heliport waib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional Helideck  yang meliputi persyaratan fisik dan persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam  SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport).


Heliport

  1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport); dan
  5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VI/2010 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

SKEP/41/III/2010 yang dimaksud dapat dilihat pada tautan dibawah ini

http://hubud.dephub.go.id/?id/dsku/download/2631

SKEP/100/VI/2010 yang dimaksud dapat dilihat pada tautan dibawah ini

http://hubud.dephub.go.id/?id/dsku/download/4880


Elevated Heliport

Pemilik atau pengelola heliport waib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional Elevated Heliport yang meliputi persyaratan fisik dan persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam  SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport).

Surface-Level Heliport

Pemilik atau pengelola heliport waib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional Surface Elevated Heliport yang meliputi persyaratan fisik dan persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam  SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport).


Perizinan Helideck

  1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan buku pedoman pengoperasian heliport  (Heliport Manual).
  2. ??Pemberitahuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap setelah diadakan evaluasi serta pemeriksaan teknis operasional oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. ??
  3. Masa berlaku :?Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama prasarana dan fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Perizinan Heliport

  1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan buku pedoman pengoperasian heliport  (Heliport Manual).
  2. Penyelesaian Permohonan : Pemberitahuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap setelah diadakan evaluasi serta pemeriksaan teknis operasional oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
  3. Masa berlaku : Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama prasarana dan fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.


-


-


-


Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta, 10110
Email: hubud@dephub.go.id?


-


Jika terdapat permasalahan dalam layanan publik ini, silakan melaporkannya ke

comments powered by Disqus